KNPI Banda Aceh dan Aceh Selatan Resmi Dicarateker

Fadh Arafiq, dalam kesempatan tersebut, menjelaskan beberapa hal terkait, legalitas formal KNPI. “KNPI itu tetap satu, KNPI yang sah itu adalah KNPI yang dilegalkan oleh SK Menkumham 2 Februari 2016 kemarin, tak ada KNPI KNPIan yang lain” Kata Fadh.

DPP KNPI mengigatkan juga untuk Pemerintah daerah, supaya segera menghentikan anggaran untuk KNPI yang sudah dimisionerkan lewat Kongres Luar Biasa di Jakarta. “Semua anggaran dari daerah untuk KNPI sebelumnya, kami minta untuk dihentikan dan diserahkan kepada kepada kepengurusan KNPI yang disahkan oleh SK Menkumham, tanggal 2 Februari kemarin” tambah Fadh.

DPP KNPI juga, akan segera menyurati semua kepala daerah untuk membekukan rekening KNPI yang sudah dimisionerkan tersebut, serta juga semua aset lainnya, termasuk kantor KNPI baik ditingkat provinsi dan tingkat dua lainnya.

Khusus untuk KNPI Banda Aceh, Fadh, juga mengingatkan kesiapan KNPI Banda Aceh untuk menjadi tuan rumah Kongres Pemuda di tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut ketua Umum Gema MKGR ini juga, sempat menawarkan kepada DPD KNPI Aceh, untuk menyelenggarakan event nasional KNPI, yaitu Rapimnas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dimana dalam Rapimnas ini direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI atau oleh Menteri Polhukam

Sementara itu, ketua DPD KNPI Aceh, Zikrullah Ibna menekankan kepada kedua ketua carateker untuk segera mengantarkan Musdalub dengan baik, untuk segera persiapkan agenda ini dengan matang .”SK ini hanya bermasa satu bulan, jadi tidak ada banyak waktu untuk main main, kita harus lari kencang, membereskan semua daerah yang masih belum jelas kepengurusannya” Kata Zikri

Terkait tawaran tuan rumah untuk agenda Rapimnas, Zikri menyatakan akan mencoba membicarakan hal ini dengan pengurus nantinnya. ” Secara prinsip, Insya Allah Aceh siap untuk agenda tersebut” kata Zikri. (rilis)